SuhateRakyat.com|Kota Langsa – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar yang terjadi di Kota Langsa selama hampir dua pekan terakhir memunculkan tanda tanya besar terhadap fungsi pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Langsa. 15/07/2026
Hingga kini, masyarakat mengaku belum melihat adanya inspeksi mendadak (sidak) maupun langkah nyata dari instansi yang memiliki tugas mengawasi distribusi barang kebutuhan masyarakat tersebut.
Di tengah antrean kendaraan yang mengular di hampir seluruh SPBU, warga justru mempertanyakan kehadiran pemerintah. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap distribusi BBM yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.
Erman, warga Gampong Lhok Banie, Kecamatan Langsa Barat, mengatakan dirinya telah tiga kali mengantre sejak pukul 06.00 WIB di SPBU Jalan Prof. Majid Ibrahim, Gampong Matang Seulimeng. Setelah menunggu berjam-jam, ia hanya memperoleh tiga liter BBM.
"Antrean sampai ke badan jalan, bahkan sempat terjadi keributan. Kami heran, kenapa Diskoperindag Kota Langsa tidak turun mengecek langsung. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, masyarakat yang dirugikan," ujarnya kepada Suhaterakyat.com, Selasa (14/7/2026).
Keluhan serupa disampaikan seorang sopir angkutan umum. Menurutnya, kelangkaan BBM telah menghambat operasional transportasi dan merugikan masyarakat.
"Sudah hampir dua minggu kami harus antre. Yang terlihat di lapangan hanya polisi dan petugas Dishub mengatur lalu lintas. Dari Diskoperindag, kami tidak pernah melihat ada sidak atau penjelasan kepada masyarakat," katanya.
Sejumlah warga menilai, apabila Diskoperindag menjalankan fungsi pengawasannya secara aktif, kondisi kelangkaan BBM tidak seharusnya berlarut-larut tanpa kepastian. Mereka mempertanyakan apakah distribusi BBM telah diawasi secara optimal atau justru dibiarkan tanpa evaluasi di lapangan.
Masyarakat juga meminta Diskoperindag segera melakukan sidak ke seluruh SPBU untuk memastikan pasokan BBM tersedia, distribusi berjalan sesuai ketentuan, serta menutup peluang terjadinya penyimpangan maupun penimbunan apabila memang ditemukan.
Tokoh masyarakat, Sayed S, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap pasif ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM.
"Masyarakat membutuhkan hadirnya dinas terkait dan tindakan nyata. Turun ke lapangan, cek penyebab kelangkaan, sampaikan hasilnya secara terbuka, dan segera berikan solusi. Jangan menunggu persoalan ini semakin besar baru bergerak," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Langsa, terutama pada pagi hari. Belum ada keterangan resmi dari Diskoperindag Kota Langsa terkait penyebab kelangkaan BBM, langkah pengawasan yang telah dilakukan, maupun upaya yang ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kondisi ini semakin memperkuat desakan masyarakat agar Diskoperindag menunjukkan peran aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM di Kota Langsa.**
Redaksi
Komentar0